Monday, 18 July 2016

SLI, Solusi Memperkuat Ketahanan Masyarakat Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Kab. Sumba Timur


LATAR BELAKANG

Perubahan Iklim merupakan tantangan bagi kita semua, khususnya dibidang pertanian, perikanan dll. dalam rangka meningkatkan kapasitas, kemampuan adaptasi masyarakat, maka KOPPESDA, BMKG, KLHK, UNDP-SPARC dan Bappeda Kab/Provinsi mengembangkan Sekolah Lapang Iklim (SLI) di Kab. Sumba Timur. Kegiatan ini berlangsung dari Bulan Maret 2015 hingga Bulan April 2016.

1      Pertanian merupakan salah satu kegiatan manusia yang sangat tergantung pada iklim mulai dari perencanaan, penanaman hingga panen, karena Iklim adalah unsur utama yang berpengaruh dalam sistem metabolisme dan fisiologi tanaman

2.     Iklim tidak lagi bersahabat dengan petani, karena adanya perubahan iklim (pergeseran musim, curah hujan tidak menentu, kekeringan, intensitas curah hujan yang tinggi, dll) yang akan bersampak buruk pada sumber-sumber penghidupan, khususnya di bidang pertanian (keberlanjutan ketahanan pangan).


3.   Kearifan Lokal sebagai salah satu acuan dalam usaha pertanian (untuk penentuan musim olah lahan, tanam dst) tidak lagi dapat dipergunakan oleh petani, karena sudah lama ditinggalkan

TUJUAN SLI (Sekolah Lapang Iklim) 
  1. membangun kemampuan masyarakat pada umumnya dan masyarakat tani khususnya dalam melakukan antisipasi dan adaptasi perubahan iklim, serta melakukan mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan.
  2. Tujuan khusus :
(a)  meningkatkan kemampuan petani dalam mengidentifikasi indikator anomali dan perubahan iklim yang dapat berdampak buruk terhadap sumber-sumber penghidupan, khususnya di bidang pertanian
(b) Meningkatkan  kemampuan petani berdasarkan IPTEK dalam melakukan upaya adaptasi untuk mengurangi dampak buruk iklim, khususnya di bidang pertanian
(c) Mengkolaborasikan informasi iklim dengan kearifan lokal, dalam pengembangan usaha pertanian 

Kegiatan SLI dilaksanakan di tingkat Kelompok Masyarakat Program Kampung Iklim (Kemas Proklim) secara khusus di 3 Desa sasaran Program SPARC (Palanggay, Rakawatu dan Napu).

Peta Lokasi Pengembangan SLI di Kab. Sumba Timur

  1.  Desa Palanggay, Kec Pahunga Lodu, merupakan desa yang ada di sebelah timur pulau sumba. Luas wilayah mencapai 90 km2 atau 9000 ha dengan ketinggian 88 dpl.
  2. Desa Napu, Kec. Hahar, merupakan desa  yang terletak di bagian pesisir pantai utara bagian barat, Kabupaten Sumba Timur.  Desa ini  memiliki luas wilayah mencapai 14,26 km2 atau 1.426, 0 ha dengan ketinggian  207 dpl.
  3.  Desa Rakawatu Kec. Lewa, Terletak di Sumba Timur bagian barat, Kecamatan Lewa. memiliki luas 16,6 km2 atau 1.660 ha,  merupakan desa pedalaman dengan ketinggian 543 dpl. 
Tabel. 1 Data Penduduk








No
Desa
 Jml Jiwa
Jml KK
L
 P
 Total
1
Palanggay
341
363
704
168
2
Napu
429
411
840
221
3
Rakawatu
678
695
1.373
332

TAHAPAN PENGEMBANGAN SEKOLAH LAPANG IKLIM

I. Pengenalan  SLI di 3 Desa Sasaran bersama BMKG Waingapu dan BP3K
Suasana Pelaksanaan SLI di Desa Palanggay
 Pada tahap pengenalan ini BMKG menyampaikan materi – dasar tentang  tentang:

  1. iklim, cuaca, suhu,  dan factor- faktor yang mempengaruhinya seperti angin, pengaruh El Nino dan El Nina. 
  2. Kondisi iklim dan curah hujan di Sumba dan pengaruh wilayah (australia), terhadap sumba (angin puting beliung, badai tropik, dll)
  3. prediksi curah hujan untuk bulan berikutnya, tetapi keakuratannya hanya sebatas 80%.hal ini terjadi karena masih minim sarana prasarana pencacah curah hujan disetiap kecamatan atau desa serta tidak terupdatenya data dari beberapa kecamatan yg sudah dilengkapi alat pencacah.
  4. Peran kearifan lokal untuk menyesuaikan diri dengan anomali iklim, sehingga dampak buruk anomali iklim dapat dikurangi.
       II. Pemasangan alat pencacah curah hujan manual (ombrometer) dan                  pelatihan pemantauan data curah hujan
Pemasangan Alat Pencacah CH di Desa Napu
          Pada Tahap ini BMKG Waingapu memberikan materi tentang:
  1. cara penggunan alat pencatat curah hujan dalm memprediksi curah hujan yang ada di suatu daerah.
  2.  Manfaat/kegunaan alat pencacah curah hujan dalam memprediksi curah hujan.
  3. Pencatatan data curah hujan secara teratur (setiap hari) untuk meningkatkan keakuratan data untuk keperluan analisa dan perdiksi kondisi iklim, sehingga dapat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan masyarakat dalam mengurangi dampak buruk anomali iklim
  4. Peran Pengurus Kemas Proklim sebagai Relawan dalam melakukan pengisian data curah hujan
 III. Pegisian data curah Hujan oleh Relawan (Kemas Proklim)

Tabel 2. Contoh Tabel Pengisian data curah Hujan
Bulan
jml Hujan Sebulan
Byk Hari Hujan Sebulan
Jml Rat2 Hujan dlm sebulan
Jml Rata2 CH dlm sebulan
mm
hari
mm/hr
mm/bln
Agu
0
0
0
0
Sept
0
0
0
0
Okt
0
0
0
0
N ov
1.40
1
0.04667
1.4
Des
1.52
12
4.9129
12.9129
Jan
212
6
6.83871
35.3333
Feb
383.9
16
13.2379
23.9938
Mar
356.4
12
11.4968
29.7
Apr
135.9
11
4.53
12.3545
Mei
69.5
6
2.24194
11.5833
Juni
23.5
3
0.78333
7.83333

TANTANGAN PENGEMBANGAN SEKOLAH LAPANG IKLIM
  1. Kerelawanan dari Pengurus Kemas Proklim
  2. Jaringan Kemitraan dengan pihak-pihak hak terkait dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan  data curah hujan (BMKG, BLH, Distan, BP3K).
  3. Peningkatan Kapasitas  dan peran Kemas Proklim sebagai Pusat Informasi Iklim di Desa (Posko Iklim)
Yang Belum Dilakukan 
  • Pada Juli 2016 NTT secara umum dan Sumba memasuki iklim basah/ kemarau basah (La Nina)yang membawa dampak buruk bagi petani (produksi menurun, serangan hama, dll). Selain membawa dampak buruk, kalau diantisipasi dengan baik, maka hal tersebut membawa dampak positif (Jagung Kedua, dll).
  • Peran yang dapat dimainkan:
  1. Menjadi tempat belajar (pelatihan, demplot) untuk dapat mengantisipasi/beradaptasi dengan kondisi iklim yang berubah, sehingga dampak negatifnya dapat di kurangi.
  2. Bekerjasama dengan Distan dan BP4K kab. Sumba Timur untuk mendesimininasikan informasi tentang Kalender Tanam Terpadu 
  3. Bekerjasama dengan BMKG (waingapu dan Lasiana Kupang) mendesimininasikan informasi iklim berbasis SMS atau Android
  4. Bekerjasama dengan media informasi Radio Pemerintah dan Swasta/Pemerintah, media sosial untuk penyebarluasan informasi iklim.
  5. Menjadi wadah untuk belajar informasi iklim melalui media, leaflet, brosur, modul, dll 
MANFAAT  PENGEMBANGAN POSKO IKLIM DI TINGKAT DESA/KECAMATAN.
  1. Masyarakat (petani) mengetahui dan dan memanfaatkan informasi tentang peluang hari hujan dan peluang hari kering.
  2. Masyarakat (petani) dapat mempunyai kapasitas untuk menyesuaikan musim tanam berdasarkan informasi iklim 
  3. Masyarakat dapat menyesuaikan varietas dan jenis tanaman sesuai dengan peluang hari hujan dan peluang hari kering 
  4. Masyarakat dapat mengantisipasi kemungkinan tantangan dalam usaha pertanian (hama penyakit, banjir, erosi, dll)

"Hasil Akhir Yang Diharapkan Adalah Kemandirian Pangan Masyarakat di Era Tantangan Perubahan Iklim".
File Presentasi dapat di unduh di sini!https://docs.google.com/presentation/d/165CPTRcEhv6kEQG2PUAOmLy-cXfSU9bQCkrid_Ub8ZQ/edit#slide=id.p3
(DK) 






Monday, 23 May 2016

"Biochar"  Solusi Cerdas Untuk Mengatasi Ancaman Kekeringan Sekaligus Meningkatkan Kesuburan Tanah
Oleh 
Staf KOPPESDA

Pengembangan Biochar merupakan salah satu strategi adaptasi perubahan iklim yang dapat dilaksanakan di tingkat masyarakat. program Biochar sendiri dikembangkan di Negara Indonesia, Uganda dan Zambia dari tahun 2011-2018.
Tujuan dari penerapan biochar dalam kegiatan pertanian adalah untuk mendukung keberlanjutan mata pencaharian dengan produktifitas tinggi, meningkatkan ketahanan sumber daya air, serta penyediaan energi dengan sumber daya lokal yang terbarukan.
Praktek ini telah dilakukan dibeberapa wilayah yaitu Sulawesi Tengah, Nusa tenggara Timur dan Kalimantan Selatan. khusus di Nusa Tenggara Timur, Kegiatan ini dilakukan di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Manggarai dan Sabu Raijua. 
Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan didasarkan bahwa masyarakat petani NTT mempunyai ketergantungan yang sangat besar pada iklim untuk mata pencaharian dan pasokan air. kerentanan terkait perubahan iklim akan mengalami peningkatan frekuensi dan intesitas banjir dan kekeringan akibat iklim yang berubah. petani skala kecil adalah pihak yang lebih rentan dan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi iklim yang kestrim. sementara iklim yang sedang berubah diperkirakan akan berdampak pada keamanan sumber mata pencaharian, pangan dan air. 
Manfaat Biochar
Pertanian berbasis biochar merupakan salah satu upaya adaptasi pada tantangan perubahan iklim dan mendorong upaya pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan yang menjaga kesuburan lahan, merotasi lahan kritis dan meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian. 
beberapa manfaat dari pertanian berbasis biochar yaitu peningkatan kuantitas panen, musim panen yang lebih mudah diprediksi, waktu berkecambah yang lebih singkat, musim tanam yang lebih panjang dan peningkatan ketahanan pada kekeringan.  
Biochar juga meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kelembaban di wilayah yang rentan kekeringan dan meningkatkan penyaluran air di permukaan dan dalam tanah di wilayah rentan banjir. biochar juga melepaskan unsur kalium, mangan dan potasium yang menyuburkan tanah dan mengurangi kelarutan unsur kimia, seperti alumunium, yang menghambat pertumbuhan tanaman, selain itu biochar dapat meningkatkan ketersedian unsur hara dengan mengurangi peluruhan unsur hara dan pelepasan unsur hara yang efisien.
Dalam rangka replikasi pemanfaatan Biochar di Kabupaten Sumba Timur, maka UNDP-SPARC, Balai Pengkajian Pertanian Terpadu (BPTP) Propinsi NTT, Geng Motor Imut dan KOPPESDA melaksanakan kegiatan pelatihan pemanfaatan biochar untuk lahan kering. kegiatan ini berlangsung pada tanggal 16-18 Mei 2016 di Desa Palanggay dan melibatkan 7 orang Pendamping Lapangan program UNDP-SPARC dan perwakilan BP3K/penyuluh serta pengurus Kelompok Masyarakat Program Kampung Iklim (Kemas Proklim) dari 7 Desa sasaran program UNDP-SPARC ( Desa Napu, Rakawatu, Tarimbang, Katikuwai, Praimadita dan Tamma). 
Langkah-langkah pembuatan Biochar
Pada kegiatan ini praktek pembuatan biochar menggunakan Kontiki dengan tujuan untuk mendapatkan biochar yang rendah emisi. 
langkah-langkah dalam pembuatan bochar rendah emisi ini yaitu:
1. persiapan lahan seluas 3,2 x 3,2 M dan pembuatan lahan kontiki dengan diameter 3,2 M x 1,5 M.


2. menyiapkan bahan biochar (Biomasa) Kayu kering 1 m3, sekam padi 1 m3, dan batang jagung 1 m3. setelah semua bahan terkumpul, langkah selanjutnya adalah memasukkan bahan biochar ( biomasa) kedalam lubang yang telah digali, dengan catatan bahan biochar yang lebih keras terlebih dahulu. Pada saat penyusunan bahan perlu diperhatikan, harus membuat rongga udara.

3. Proses pembakaran dilakukan dengan cara memasukkan bahan biochar yang keras, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan batang jagung dan sekam padi. proses ini dilakukan dengan cara tetap menjaga api tetap menyala dan lakukan pembalikan secara terus menerus secara merata.
4. Setelah proses pembakaran selesai dilakukan, maka biochar yan telah matang disiram dengan air secukupnya, atau ditutup dengan tanah secukupnya dan setelah dingin, biochar dihaluskan dan siap ditaburkan/digunakan di lahan pertanian

Pemanfaatan Biochar, Bersambung di Edisi Berikut...........................

Thursday, 20 August 2015

Menteri Desa: Prioritaskan Dana Desa untuk Pemenuhan Layanan Sosial Dasar


Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Foto:MI/Rommy Pujianto.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Foto:MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar, mencermati bahwa pelayanan sosial masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Permasalahan pelayanan sosial menjadi salah satu indikator utama dalam mendeteksi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.
Menurut Marwan, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar yang dibutuhkan masyarakat desa.
"Dengan paradigma baru, desa mempunyai wewenang untuk menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, kami mengatur melalui Peraturan Menteri beberapa proses dan prosedur dalam penggunaan dana desa," ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2015).
Ia menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) nomor 5 tahun 2015 tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa telah dijabarkan empat prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. Semua prioritas bertujuan mencapai pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
"Empat hal itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,  pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan," kata Marwan.
Dengan tersedianya kebutuhan layanan sosial dasar, Marwan berharap masyarakat desa tidak lagi kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan sosial lainnya.
"Kebutuhan akan layanan sosial dasar ini juga menjadi prioritas dari Kementerian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," imbuhnya.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistic (BPS) merilis data angka kemiskinan di Indonesia per September 2014 mencapai 27,73 juta jiwa, atau sekitar 10,96 persen dari total penduduk nusantara. BPS menjadikan kebutuhan layanan sosial dasar sebagai Indikator utama dalam mendeteksi kemiskinan. 
Mohammad Adam - 20 Agustus 2015 19:09 WIB
Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com

Monday, 20 July 2015

Kelola Dana Desa, Menteri Marwan Sebar 12 Ribu Tenaga Pendamping


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan sebanyak 12.000 tenaga pendamping desa. Peluncuran ini merupakan tahap awal dengan menggunakan tenaga pendamping, bekas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

"Banyak bertanya? Kapan sih pendamping desa di-launching? Ini akhirnya terjawab juga dalam pelimpahan program dari Kemendagri ke Kemendes PDTT dalam rangka pengakhiran Eks fasilitator PNPM," kata Menteri Desa dan PDTT Marwan Jafar dalam pidatonya di Balai Makarti Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jalan TMP Kalibata No 17 Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2015).
Politikus PKB ini, menjelaskan fungsi utama tenaga pendamping ini adalah memberikan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, mendampingi pengelolaan dana desa yang nominalnya hingga Rp1 miliar per desa.
"Salah satu upaya terus menerus mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Karena ini sebuah kewajiban dan amanat," ungkap dia.
Semua tenaga pendamping desa ini, kata Marwan, mendapatkan pelatihan khusus dari Kemendes PDTT. Pelatihan ini untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan masing-masing, sehingga dapat menerjemahkan Nawacita ketiga dan Undang-undang Desa ke dalam kehidupan riil masyarakat desa.
"Poinnya adalah pendampingan yang memandirikan. Bukan memanjakan atau mengakibatkan ketergantungan," tukas dia.
Sebagai gambaran spesifik kerja yang dilakukan para pendamping tersebut, di antaranya adalah memfasilitasi pembinaan terkait pengelolaan dana desa, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan Pembuatan APBDes, agar lebih maksimal.
"Sehingga pengelolaan dana desa dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikembangkan secara mandiri dan menyejahterakan," ujar dia.
Marwan menambahkan, jumlah pendamping tahap awal ini memang masih kurang dan pihaknya berencana akan menambah lebih banyak, sekira 40 ribuan, pada 2016. 
M Rodhi Aulia - 02 Juli 2015 13:32 wib

Sumber:http://news.metrotvnews.com/read/2015/07/02/142982/kelola-dana-desa-menteri-marwan-sebar-12-ribu-tenaga-pendamping

Friday, 17 July 2015

Selamat Hari Raya Idul Fitri 2015

Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (KOPPESDA), mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi teman-teman, sahabat, saudara yang merayakannya, kiranya hari kemenangan menjadi momen bagi kita untuk mengisi kehidupan dengan lebih baik.

Saturday, 11 July 2015

Catatan Kecil Seorang "Pendamping Lapangan"


Oleh
Triawan Umbu Uli Mehakati


Salah satu tujuan Lembaga KOPPESDA adalah untuk mencapai cita-cita bersama, antara lain; mendorong terjadinya perubahan dan transformasi sosial, transformasi masyarakat yang lebih demokratis, lebih  adil dan kesetaraan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan hak dan informasi antara masyarakat kecil dan penguasa.
Proses perubahan sosial yang berlangsung dinamis dan kecenderungan perubahannya dimasa mendatang, mengharuskan KOPPESDA sebagai mitra petani atau masyarakat, untuk membantu masyarakat dalam mempersiapkan masyarakat dengan cara memperbahurui dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi/kelompok yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu, kemampuan individu (staf) dan lembaga juga perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas diharapkan mampu mendorong perubahan individu dan lembaga, agar lewat pendampingan dimasyarakat, KOPPESDA dapat bekerja lebih efektif mengembangkan kesadaran masyarakat untuk ; melakukan, memelihara dan mengembangkan perubahan sosial kearah yang lebih berkeadilan dan lebih demokratis, termasuk didalamnya, mengurangi kemiskinan dan menciptakan hubungan yang lebih adil diantara laki-laki dan perempuan, antara penguasa dan masyarakat kecil.
Pendamping Lapangan sebagai ujung tombak Lembaga dalam mengimplementasikan Program lewat kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat dan kelestarian sumber daya alam Desa wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup.  Salah satu hal yang mutlak diperlukan terkait pengetahuan dan kemampuan adalah peningkatan dan penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas dapat dilakukan lewat pelatihan-pelatihan oleh Lembaga, Pemerintah, dan mitra-mitra terkait. Salah satu prinsip penguatan kapasitas adalah meningkatkan kinerja serta efektifitas individu dan organisasi dalam mencapai tujuan dan mewujudkan nilai-nilai yang diyakini. Peningkatan kapasitas berorientasi pada aksi, tidak hanya berteori saja. dan kapasitas akan meningkat jika terjadi proses belajar (baca: mau belajar) dari diskusi dengan Teman-teman di KOPPESDA dan dari pengalaman-pengalaman saat melakukan pendampingan dimasyarakat.

Hubungan sosial masyarakat di Sumba Timur, antara laki-laki dan perempuan dan antara Penguasa Lokal, Maramba dan masyarakat kecil sejak dahulu sampai saat ini tidak lebih dari hubungan yang dibangun dan dilestarikan untuk tujuan menguntungkan pihak laki-laki dan penguasa lokal, sedangkan pihak lain (perempuan dan masyarakat kecil) seringkali dirugikan, yang menjadikan ketergantungan perempuan dan masyarakat kecil terhadap laki-laki dan penguasa lokal cukup besar.
Sebagai lembaga mitra petani dan masyarakat, KOPPESDA memiliki Staf Pedamping Lapangan/Fasilitator yang melakukan pendampingan dalam mengimplementasikan program-program pemberdayaan ditingkat Masyarakat Desa. Pendamping Lapangan yang bertugas di Desa wilayah binaan sering sekali berhadapan atau bersinggungan dengan penguasa-penguasa lokal yang merasa “kenyamanannya” diusik. Salah satu tantangan yang ditemui dalam mengimplementasikan kegiatan di Desa adalah sikap egois/feodal tokoh masyarakat, yaitu dominan saat pertemuan, tidak terlibat dalam aksi/kerja, tetapi menuntut untuk diistimewahkan. Salah satu alasan, kurang terlibatnya tokoh-tokoh masyarakat di Desa, karena tingkat keterlibatan mereka lebih bergantung pada; Berapa banyak keuntungan materi yang akan mereka peroleh? Siapa pengelola kegiatan ditingkat Desa? Apa manfaat langsung yang akan mereka terima?
‘Uang duduk’ dalam pertemuan dan ‘uang HOK’ dalam bekerja telah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi, agar dapat dengan mudah memobilisasi masyarakat. Informasi yang salah terkait mekanisme implementasi program juga merupakan tantangan bagi para Pendamping di Desa, masyarakat terbiasa/cenderung lebih tertarik dengan kegiatan berlatar belakang proyek, karena lebih instan (selesai kerja, dapat HOK). Kegiatan rutin sehari-hari dalam keluarga, misalnya menggembalakan ternak, menyediakan dan memberi pakan ternak, aktifitas di kebun adalah salah satu alasan klasik yang sering dilontarkan oleh masyarakat ketika ditanya terkait kurangnya partisipasi dalam pertemuan, maupun pada saat praktek kerja dilokasi kegiatan usaha.
Strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan dan hambatan di Desa antara lain, terus mendekati dan membangun kesadaran para Tokoh-tokoh masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam mendukung program demi kemajuan daerah mereka. Diskusi yang intens dengan masyarakat tentang manfaat jangka panjang program dan arti serta manfaat dari pemberdayaan (penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok). Terlibat langsung dan aktif dalam setiap proses kegiatan dengan tujuan menggugah dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan usaha terkait program. Memfasilitasi masyarakat kecil dan pemuda yang punya kesadaran dan keinginan untuk bekerja.

Pemberdayaan bukan hanya sekedar kemampuan memobilisasi masyarakat, tetapi lebih dari itu adalah “rangkaian proses” bersama masyarakat menuju kearah yang lebih baik.
Peran serta masyarakat, khususnya perempuan dan masyarakat kecil, secara individu dan kelompok benar-benar terlibat secara sadar dan terwakili secara merata dalam keseluruhan proses program dan pemanfaatan hasil kegiatan usaha yang dicapai. Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengedepankan tradisi kesetikawanan, kesetaraan, gotong royong serta menghomati dan berusaha mengembangkan kearifan lokal yang telah teruji menjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Memperkuat kemampuan dan kemandirian masyarakat dan kelompok untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan sendiri. Bantuan dari luar lebih sebagai pelengkap, pemberdayaan untuk kemandirian jangka panjang, kemandirian jangka panjang untuk keberlanjutan kegiatan demi kesejahteraan masyarakat.
Pendamping  Lapangan berada ditengah masyarakat bukan hanya untuk memastikan jalannya kegiatan dari suatu program, tetapi untuk menggali,  mengembangkan, berbagi serta belajar bersama terkait dengan pengetahuan, keterampilan atau sikap yang telah mereka miliki.
Pendamping Lapangan (yang pastinya) bukan ‘buruh’ masyarakat, tetapi Pendamping Lapangan adalah bagian dari masyarakat dampingannya.
.......................BUKAN pendekatan ‘Proyek Sesaat’...