Thursday, 20 August 2015

Menteri Desa: Prioritaskan Dana Desa untuk Pemenuhan Layanan Sosial Dasar


Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Foto:MI/Rommy Pujianto.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Foto:MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar, mencermati bahwa pelayanan sosial masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Permasalahan pelayanan sosial menjadi salah satu indikator utama dalam mendeteksi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.
Menurut Marwan, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar yang dibutuhkan masyarakat desa.
"Dengan paradigma baru, desa mempunyai wewenang untuk menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, kami mengatur melalui Peraturan Menteri beberapa proses dan prosedur dalam penggunaan dana desa," ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2015).
Ia menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) nomor 5 tahun 2015 tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa telah dijabarkan empat prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. Semua prioritas bertujuan mencapai pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
"Empat hal itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,  pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan," kata Marwan.
Dengan tersedianya kebutuhan layanan sosial dasar, Marwan berharap masyarakat desa tidak lagi kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan sosial lainnya.
"Kebutuhan akan layanan sosial dasar ini juga menjadi prioritas dari Kementerian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," imbuhnya.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistic (BPS) merilis data angka kemiskinan di Indonesia per September 2014 mencapai 27,73 juta jiwa, atau sekitar 10,96 persen dari total penduduk nusantara. BPS menjadikan kebutuhan layanan sosial dasar sebagai Indikator utama dalam mendeteksi kemiskinan. 
Mohammad Adam - 20 Agustus 2015 19:09 WIB
Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com

Monday, 20 July 2015

Kelola Dana Desa, Menteri Marwan Sebar 12 Ribu Tenaga Pendamping


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan sebanyak 12.000 tenaga pendamping desa. Peluncuran ini merupakan tahap awal dengan menggunakan tenaga pendamping, bekas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

"Banyak bertanya? Kapan sih pendamping desa di-launching? Ini akhirnya terjawab juga dalam pelimpahan program dari Kemendagri ke Kemendes PDTT dalam rangka pengakhiran Eks fasilitator PNPM," kata Menteri Desa dan PDTT Marwan Jafar dalam pidatonya di Balai Makarti Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jalan TMP Kalibata No 17 Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2015).
Politikus PKB ini, menjelaskan fungsi utama tenaga pendamping ini adalah memberikan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, mendampingi pengelolaan dana desa yang nominalnya hingga Rp1 miliar per desa.
"Salah satu upaya terus menerus mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Karena ini sebuah kewajiban dan amanat," ungkap dia.
Semua tenaga pendamping desa ini, kata Marwan, mendapatkan pelatihan khusus dari Kemendes PDTT. Pelatihan ini untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan masing-masing, sehingga dapat menerjemahkan Nawacita ketiga dan Undang-undang Desa ke dalam kehidupan riil masyarakat desa.
"Poinnya adalah pendampingan yang memandirikan. Bukan memanjakan atau mengakibatkan ketergantungan," tukas dia.
Sebagai gambaran spesifik kerja yang dilakukan para pendamping tersebut, di antaranya adalah memfasilitasi pembinaan terkait pengelolaan dana desa, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan Pembuatan APBDes, agar lebih maksimal.
"Sehingga pengelolaan dana desa dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikembangkan secara mandiri dan menyejahterakan," ujar dia.
Marwan menambahkan, jumlah pendamping tahap awal ini memang masih kurang dan pihaknya berencana akan menambah lebih banyak, sekira 40 ribuan, pada 2016. 
M Rodhi Aulia - 02 Juli 2015 13:32 wib

Sumber:http://news.metrotvnews.com/read/2015/07/02/142982/kelola-dana-desa-menteri-marwan-sebar-12-ribu-tenaga-pendamping

Friday, 17 July 2015

Selamat Hari Raya Idul Fitri 2015

Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (KOPPESDA), mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi teman-teman, sahabat, saudara yang merayakannya, kiranya hari kemenangan menjadi momen bagi kita untuk mengisi kehidupan dengan lebih baik.

Saturday, 11 July 2015

Catatan Kecil Seorang "Pendamping Lapangan"


Oleh
Triawan Umbu Uli Mehakati


Salah satu tujuan Lembaga KOPPESDA adalah untuk mencapai cita-cita bersama, antara lain; mendorong terjadinya perubahan dan transformasi sosial, transformasi masyarakat yang lebih demokratis, lebih  adil dan kesetaraan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan hak dan informasi antara masyarakat kecil dan penguasa.
Proses perubahan sosial yang berlangsung dinamis dan kecenderungan perubahannya dimasa mendatang, mengharuskan KOPPESDA sebagai mitra petani atau masyarakat, untuk membantu masyarakat dalam mempersiapkan masyarakat dengan cara memperbahurui dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi/kelompok yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu, kemampuan individu (staf) dan lembaga juga perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas diharapkan mampu mendorong perubahan individu dan lembaga, agar lewat pendampingan dimasyarakat, KOPPESDA dapat bekerja lebih efektif mengembangkan kesadaran masyarakat untuk ; melakukan, memelihara dan mengembangkan perubahan sosial kearah yang lebih berkeadilan dan lebih demokratis, termasuk didalamnya, mengurangi kemiskinan dan menciptakan hubungan yang lebih adil diantara laki-laki dan perempuan, antara penguasa dan masyarakat kecil.
Pendamping Lapangan sebagai ujung tombak Lembaga dalam mengimplementasikan Program lewat kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat dan kelestarian sumber daya alam Desa wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup.  Salah satu hal yang mutlak diperlukan terkait pengetahuan dan kemampuan adalah peningkatan dan penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas dapat dilakukan lewat pelatihan-pelatihan oleh Lembaga, Pemerintah, dan mitra-mitra terkait. Salah satu prinsip penguatan kapasitas adalah meningkatkan kinerja serta efektifitas individu dan organisasi dalam mencapai tujuan dan mewujudkan nilai-nilai yang diyakini. Peningkatan kapasitas berorientasi pada aksi, tidak hanya berteori saja. dan kapasitas akan meningkat jika terjadi proses belajar (baca: mau belajar) dari diskusi dengan Teman-teman di KOPPESDA dan dari pengalaman-pengalaman saat melakukan pendampingan dimasyarakat.

Hubungan sosial masyarakat di Sumba Timur, antara laki-laki dan perempuan dan antara Penguasa Lokal, Maramba dan masyarakat kecil sejak dahulu sampai saat ini tidak lebih dari hubungan yang dibangun dan dilestarikan untuk tujuan menguntungkan pihak laki-laki dan penguasa lokal, sedangkan pihak lain (perempuan dan masyarakat kecil) seringkali dirugikan, yang menjadikan ketergantungan perempuan dan masyarakat kecil terhadap laki-laki dan penguasa lokal cukup besar.
Sebagai lembaga mitra petani dan masyarakat, KOPPESDA memiliki Staf Pedamping Lapangan/Fasilitator yang melakukan pendampingan dalam mengimplementasikan program-program pemberdayaan ditingkat Masyarakat Desa. Pendamping Lapangan yang bertugas di Desa wilayah binaan sering sekali berhadapan atau bersinggungan dengan penguasa-penguasa lokal yang merasa “kenyamanannya” diusik. Salah satu tantangan yang ditemui dalam mengimplementasikan kegiatan di Desa adalah sikap egois/feodal tokoh masyarakat, yaitu dominan saat pertemuan, tidak terlibat dalam aksi/kerja, tetapi menuntut untuk diistimewahkan. Salah satu alasan, kurang terlibatnya tokoh-tokoh masyarakat di Desa, karena tingkat keterlibatan mereka lebih bergantung pada; Berapa banyak keuntungan materi yang akan mereka peroleh? Siapa pengelola kegiatan ditingkat Desa? Apa manfaat langsung yang akan mereka terima?
‘Uang duduk’ dalam pertemuan dan ‘uang HOK’ dalam bekerja telah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi, agar dapat dengan mudah memobilisasi masyarakat. Informasi yang salah terkait mekanisme implementasi program juga merupakan tantangan bagi para Pendamping di Desa, masyarakat terbiasa/cenderung lebih tertarik dengan kegiatan berlatar belakang proyek, karena lebih instan (selesai kerja, dapat HOK). Kegiatan rutin sehari-hari dalam keluarga, misalnya menggembalakan ternak, menyediakan dan memberi pakan ternak, aktifitas di kebun adalah salah satu alasan klasik yang sering dilontarkan oleh masyarakat ketika ditanya terkait kurangnya partisipasi dalam pertemuan, maupun pada saat praktek kerja dilokasi kegiatan usaha.
Strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan dan hambatan di Desa antara lain, terus mendekati dan membangun kesadaran para Tokoh-tokoh masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam mendukung program demi kemajuan daerah mereka. Diskusi yang intens dengan masyarakat tentang manfaat jangka panjang program dan arti serta manfaat dari pemberdayaan (penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok). Terlibat langsung dan aktif dalam setiap proses kegiatan dengan tujuan menggugah dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan usaha terkait program. Memfasilitasi masyarakat kecil dan pemuda yang punya kesadaran dan keinginan untuk bekerja.

Pemberdayaan bukan hanya sekedar kemampuan memobilisasi masyarakat, tetapi lebih dari itu adalah “rangkaian proses” bersama masyarakat menuju kearah yang lebih baik.
Peran serta masyarakat, khususnya perempuan dan masyarakat kecil, secara individu dan kelompok benar-benar terlibat secara sadar dan terwakili secara merata dalam keseluruhan proses program dan pemanfaatan hasil kegiatan usaha yang dicapai. Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengedepankan tradisi kesetikawanan, kesetaraan, gotong royong serta menghomati dan berusaha mengembangkan kearifan lokal yang telah teruji menjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Memperkuat kemampuan dan kemandirian masyarakat dan kelompok untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan sendiri. Bantuan dari luar lebih sebagai pelengkap, pemberdayaan untuk kemandirian jangka panjang, kemandirian jangka panjang untuk keberlanjutan kegiatan demi kesejahteraan masyarakat.
Pendamping  Lapangan berada ditengah masyarakat bukan hanya untuk memastikan jalannya kegiatan dari suatu program, tetapi untuk menggali,  mengembangkan, berbagi serta belajar bersama terkait dengan pengetahuan, keterampilan atau sikap yang telah mereka miliki.
Pendamping Lapangan (yang pastinya) bukan ‘buruh’ masyarakat, tetapi Pendamping Lapangan adalah bagian dari masyarakat dampingannya.
.......................BUKAN pendekatan ‘Proyek Sesaat’...


Thursday, 9 July 2015

Tim KOPPESDA monitoring di Desa Rakawatu-Lewa

oleh
Marlan Umbu Hina
Staff KOPPESDA



Kamis, 08-07-2015. Tim dari Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (KOPPESDA), melakukan monitoring dan evaluasi di salah satu Desa dampingan Program SPARC untuk melihat pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh Kelompok Masyarakat Pro Kampung Iklim (KEMAS PROKLIM). Program ini diluncurkan untuk mendorong masyarakat dalam mengantisipasi perubahan iklim yang tidak menentu sehingga mengakibatkan petani mengalami gagal panen dan kehilangan mata pencahariaannya. Melihat situasi ini, maka UNDP sebagai lembaga donor yang konsen di pemberdayaan masyarakat miskin melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan KOPPESDA sebagai sebagai lembaga mitra pelaksana program untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Desa Rakawatu yang saat ini menjadi salah satu Desa Dampingan telah melakukan kegiatan :
v Sekolah Lapang Iklim
v Budidaya Sayur-sayuran
v Budidaya Ikan Air Tawar
Untuk membantu pelaksanaan kegiatan ini UNDP sebagai lembaga donor telah menggelontorkan dana kepada Kemas Proklim. Sehingga Kemas Proklim sebagai pelaksana kegiatan tingkat desa telah melakukan pencairan dana berdasarkan item kegiatan yang diusulkan anggota kelompok untuk menyediakan alat pertaniaan, seperti Traktor 2 buah, Motor pompa air 2 buah dan mesin pembuatan pakan ternak dan ikan. Pengusulan kegiatan ini berdasarkan potensi yang dimiliki desa tersebut dan sesuai kalender musim. Fokus dari Program SPARC ini ada 3 yaitu.
1.  Ketahanan Pangan
2.  Ketersediaan air
3.  Keanekaragaman mata pencaharian

Program ini dijalankan di Sumba Timur yang diawali oleh 7 Desa yang dianggap rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti, Kekeringan dan Gagal panen.

Tuesday, 7 July 2015

"Menyuarakan Suara Kaum Tak Bersuara" Kerjasama Konsorsium (Stimulant, Pelita dan KOPPESDA) dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)

Oleh 
Marlan Umbu Hina
(Staf Konsorsium program AIPJ)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumba Timur maka Lembaga-Lembaga yang tergabung dalam Konsorsium (STIMULANT Institut, Lembaga Pelita Sumba dan KOPPESDA) bekerjaama dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). mengembangkan program dengan Thema Utama "Menyuarakan Suara Kaum Tak Bersuara"  bertindak sebagai host/leader dari konsorsium adalah Stimulant Institute.
Program ini akan dilaksanakan di 50 (lima puluh) Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur, dengan komposisi 30 (tiga puluh) Desa/kelurahan sebagai Desa/kelurahan inti dan 20 (dua puluh) Desa/kelurahan sebagai Desa/kelurahan satelite, yaitu Desa/kelurahan yang diharapkan akan mendapatkan dampak (impact) dari Desa/kelurahan inti.
Program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam konsorsium dikembangkan dari pembelajaran masing-masing lembaga dalam memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam advokasi kebijakan dan pelayanan publik antara lain Comunity Resources Center (CRC) yang dikembangkan oleh Stimulant Institute ataupun Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) yang difasilitasi oleh Lembaga Pelita Sumba dan KOPPESDA. untuk tahap awal program ini akan berlangsung selama 7 (tujuh) bulan (Mei 2015-November 2015).
Dasar pemikiran utama dari program ini adalah bahwa belum terjadi sebuah perubahan masif dan berkelanjutan untuk terciptanya sebuah tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas disebabkan beberapa faktor. Pertama, belum kuatnya daya dorong warga karena pelembagaan gerakan warga CRC/KMPH masih terbatas jumlahnya. Kedua, belum melembaganya beberapa kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai akibat masih belum kuat dan berkesinambungannya dorongan warga. Ketiga, meskipun secara pengetahuan warga menjadi kritis setelah memahami hak-hak mereka setelah melewati sebuah proses pelatihan, namun kemampuan warga untuk menindaklanjuti pengaduan sampai pada upaya penuntutan belum sampai terjadi, sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik. Hal ini disebabkan kapasitas warga dibidang hukum yang masih rendah.
Program ini dilaunching pertama kali pada tanggal 8 Juni 2015, pada tahapan ini Lembaga yang tergabung dalam Konsorsium melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga dalam mendapatkan pelayanan publik, sehingga kedepannya warga lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3 (tiga) hasil (outcome) utama yang ingin dicapai melalui kegiatan ini:
  1.  Kapasitas warga negara mengalami peningkatan yang ditandai dengan dimilikinya kesadaran kritis untuk melakukan aksi kolektif guna memperjuangkan hak-hak mereka mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan berkeadilan sosial.
  2. Warga negara dapat mengorganisir diri dan mampu untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan desa. Serta secara aktif dan reguler melakukan advokasi atas hasil pengawasan mereka untuk disuarakan melalui institusi-instusi lokal dimana mereka berafiliasi dan juga melalui media-media komplain yang lain seperti pers, radio dan media-media kreatif lainnya.
  3. Warga negara beserta institusinya dimana mereka berafiliasi mampu melakukan interaksi yang dinamis dan setara dengan pemerintah (dari kelurahan/desa-kecamatan-kabupaten), penyelenggara pelayanan publik dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien dan berkualitas dan didasari oleh nilai-nilai partisipasi, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan sosial dan gender serta penegakkan hukum secara adil. Salah satu bukti adanya perubahan yang dimaksud tersedianya standar pelayanan pada unit-unit pelayanan publik.


Saturday, 20 June 2015

Kunjungan ke Kelompok Tani (Budidaya Sayur Organik) di Kalu, Waingapu-Sumba Timur,

Oleh 
Triawan U. Uli Mehakati
(Fasilitator Lapangan Desa Napu - Program SPARC)
Waingapu, 20 Juni 2015


Untuk megisi waktu luang, staf KOPPESDA (Triyawan U. Mehakati, Jend Lay Rya, Jackobus V. Kolin dan Suryani Marapraing dan Jefri Umbu Ngguti) menyempatkan diri mengunjungi Kelompok Tani (Budidaya Sayur Organik) di Kalu, Waingapu-Sumba Timur, pada hari sabtu 20 Juni 2015. demplot kebun sayur organik merupakan karya salah satu kelompok tani binaan Kang Rahmat, staf ahli ketahanan pangan KOPPESDA untuk program SPARC. 
Walaupun sangat singkat, namun kunjungan tersebut sangat bermanfaat dan berkesan. di tengah-tengah kesibukan membersihkan bedeng dan menyiram sayur, bapak-Ibu petani masih menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan kami.       
Beberapa informasi terkait Budidaya Sayur yang kami peroleh dari petani, antara lain:



1.      Seleksi Benih
-          Benih yang akan dibudidayakan harus sesuai dengan ketinggian wilayah tempat budidaya ( ketinggian di atas permukaan laut).
-          Benih minimal turunan pertama atau F1 (fenotif pertama).
-          Pilih biji benih yang bulat, mengkilap.



2.      Persemaian
   Persemaian menggunakan wadah/polibek daun pisang (Bawang, Bunga Kol, dll), keuntungan  menggunakan wadah/polibek daun pisang, antara lain:

  •       Benih dapat langsung ditanam tanpa harus merobek polibek, sehingga tidak menggangu akar   benih yang masih sangat mudah. 
  •       Daun pisang sendiri akan membusuk dan menjadi pupuk bagi tanaman sayur. 
  •       Biaya murah dan mudah dibuat. 
  •       Benih dipindahkan ke bedeng yang sudah diberi pupuk kandang.



4.   Pemeliharaan 
a   Pemeliharaan merupakan saah satu faktor yang sangat penting untuk memperoleh hasil akhir yang maksimal. Disamping menggunakan pupuk kandang, petani menggunakan pupuk cair organik yang dibuat sendiri untuk merangsang pertumbuhan sayur, kemampuan membuat pupuk cair sangat membantu petani karena mengurangi biaya produksi dibandingkan dengan membeli pupuk cair yang dijual di toko, selain murah bahan-bahannya dapat diperoleh dengan mudah. 
5.      Penyiraman dilakukan 2 (dua) kali dalam sehari (pagi dan sore).

1.    Pemasaran
    Panen (memetik hasil) merupakan tujuan utama dari kegiatan pertanian, dan salah satu keuntungan dari kelompok tani di Kalu, yaitu  mereka tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk melakukan pemasaaran hasil panen, karena lokasi yang strategis, dekat dengan pusat kota (pemukiman) sehingga para pembeli (konsumen) dapat langsung datang ke lokasi kebun sayur dan membeli aneka sayur segar dengan sistem budidaya organik.

6.   Demikian, sedikit informasi yang kami peroleh dari kunjungan singkat di Kelompok Tani (Budidaya Sayur Organik) di Kalu, Waingapu-Sumba Timur. semoga bermanfaat
 Pesan: 
“Merawat sayur harus menggunakan hati, agar kita diberi berkat lewat hasil yang memuaskan”.

   Triawan U. Uli Mehakati
    Wgp, 20 Juni 2015

7.  

Monday, 15 June 2015

Peta Lokasi Kantor Yayasan Koppesda

Peta Lokasi Kantor Yayasan Koppesda

Siapa Kami

Christian David (Koordinator Umum)


2.Rambu Yati Radandima (Koord.Administrasi dan Keuangan)
3. Pridsta Rambu Anahutar (Bendahara)
4. Umbu Palanggarimu (Spesialis Sumber Daya Air, Program SPARC)
5. Rahmat Adinata (Spesialis Ketahanan Pangan, Program SPARC)
6. Deni Karangulimu (Spesialis Livelihood, Program SPARC)
7. Arfian G.U.K.P. Deta (Koord.Bidang data dan informasi Program AIPJ)
8.Yohanis H. Mila Meha (Staf Program Unicef/SIPBM)
9. Muri Mahambal (Staf Program Unicef/SIPBM)
10.Agustinus Padita (field staf, Program AIPJ)
11.Marlan Umbu Hina 
Pengalaman Organisasi
-Wakil Ketua 1 Fokus Permata-Kupang 2009-2011
-Ketua Panitia PPAB GMNI Kupang 2010
-Ketua FP2ST Kupang 2010 (Aksi Tolak Tambang Emas Wanggameti)
-Ketua Umum IPMASTIM Kupang 2011-2013
-Sekretaris Komisaris GMNI UKAW Kupang 2012
-Koordinator Biro Kontak Alumni DPC  GMNI Kupang 2011-2013
-Korwil Gerakan Kebangkitan Pemuda (GERAM) NTT 2012-Sekarang
-Sekretaris DPW JNIB NTT 2015-Sekarang
Riwayat pekerjaan
-Surveyor Indopolling 2011
-Surveyor LSI 2012
-Surveyor KBR oleh Almasentra consolindo Jakarta bekerjasama dgn BPDAS Provinsi NTT 2011
-PANWASLU PILGUB NTT 2013 di Kota Kupang
-Staff KOPPESDA Bidang Kerjasama Program AIPJ
12.Robert Endrico Kitu
12. Petrus Ndapa Kamang (field Staf Desa Palanggay, Program SPARC).
13. Jefri Umbu Ngguti (field Staf Desa Tarimbang, Program SPARC)
14. Triawan U. U. Mehakati (field Staf Desa Napu, Program SPARC)
15. Titus Umbu Djawaray (field Staf Desa Katikuwai, Program SPARC)
16. Suryani Marapraing
17. Jakobus Vallentino Kolin (field Staf Desa Rakawatu, Program SPARC)
18. Jend Lay Ria (field Staf Desa Praimadita, Program SPARC)

Saturday, 13 June 2015

Belajar Sambil Mengajar : Menghadapi Perubahan Sosial untuk Pengelolaan Sumber Daya ALam

Buku ini menawarkan konsep menarik tentang pendekatan saling belajar (shared learning) antara berbagai pihak dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. dengan tujuan akan terjadi proses saling belajar dan bertukar pengalaman, membangun proses belajar yang partisipatif; membangun proses pelibatan multipihak untuk terjadinya perubahan sosial; membangun jaringan kerjasama dan menjembatani realitas lokal dengan kebijakan nasional. buku ini merupakan hasil  
belajar para penulis selama memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam di berbagai daerah, sehingga buku ini menjadi panduan wajib bagi para sahat yang bergerak dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, Judul Besar buku ini adalah "Belajar sambil mengajar"

Friday, 12 June 2015

Pola Tanam SRI (System of Rice Intensification)

Sekolah Lapang Sawah


Gambar 1. 
Praktek  Seleksi Benih, Persemaian dan Penanaman dengan Pola SRI

Dalam rangka meningkatkan kemampuan petani untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim khususnya dalam menghadapi musim hujan yang tidak menentu, maka melalui program Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Community (SPARC), KOPPESDA sebagai lembaga implementasi bersama dengan Umbu Bahi selaku koordinator kabupaten program SPARC memfasilitasi sekolah lapang sawah di Kelompok Program Kampung Iklim (Kemas Proklim) Desa Palanggay, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur.
Secara teknis sekolah lapang sawah difasilitasi oleh Rahmat Adinata yang lebih dikenal dengan sebutan Kang Rahmat dan Petrus Ndamung sebagai Fasilitator Lapangan Desa Palanggay. kegiatan penanaman dengan pola SRI diikuti secara antusias oleh koord. Kab. Program SPARC (Umbu Bahi).
Menurut Kang Rahmat, budidaya padi dengan pola SRI memberikan banyak keuntungan kepada petani, antara lain, hemat bibit, hemat air dan hasil panen sampai 4 atau 5 kali lipat dari budidaya konvensional. Banyak kesan masyarakat yang menarik untuk menjadi pembelajaran, antara lain: 
  • Penggunaan benih yang hanya berjumlah 8 kg untuk lahan seluas 50 are, sedangkan berdasarkan pengalaman masyarakat lahan seluas 50 are biasa memerlukan benih sampai 100 kg. 
  • Umur persemaian benih yang hanya sampai 8 hari, dianggap sebagai hal yang tidak masuk akal, karena berdasarkan kebiasaan petani setempat umur persemaian 22 sampai 30 hari.
  • Penggunaan air yang hemat, dianggap petani setempat tidak masuk akal, karena berdasarkan pengalaman masyarakat setempat padi harus diari secara terus-menerus dengan jumlah yang banyak. 
  • Walaupun dengan berbagai keraguan  (pesimis) pada akhirnya kegiatan Sekolah Lapang Sawah dapat terlaksana, berkat semangat Pengurus Kemas Proklim (Agustinus Marapraing/Ketua, Juli Rihindia/Sekretaris, Devi Ngguna Manggil/Bendahara). tahapan-tahapan sekolah lapang sawah yang telah dilakukan adalah sampai pada penanaman,sebagai berikut:
1. Seleksi Benih 
Langkah-langkah proses seleksi benih 
  • menyediakan bahan dan peralatan (garam, telur, ember) 
  • menyediakan benih kira-kira 8 kg untuk lahan seluas 50 are.
  • Pengisian air ke dalam 3 ember yang telah disediakan
  • Salah satu ember dimasukkan garam dan telur secukupnya dan diaduk sampai rata sehingga telur mengapung, telur yang mengapung dikeluarkan dari air. dan air tersebut telah siap dipakai sebagai media seleksi benih.
  • Benih dimasukkan di ember pertama (air biasa) dan benih yang mengapung dikeluarkan.
  • Benih yang tenggelam di ember pertama dimasukkan di ember kedua yang berisi air campuran garam dan telur yang te, benih yang terapung di air garam dikeluarkan
  • benih yang tenggelam di air garam dimasukkan kedalam ember ketiga (air biasa) fungsinya untuk membersihkan benih dari air garam.
2.Penyediaan Media Tanam
proses penyediaan media tanam
  • penyediaan alat dan bahan: tanah yang divampur dengan pupuk kandang  yang masak dan dicampur secara merata, karung plasit bekas, daun pisang, kayu pembuatan gala-gala.
  • pembuatan gala-gala dan karung plastik dipasang sebagi alas, selanjutnya karung plastik diletakkan diatas karung plastik.
  • Tanah yang telah dicampur dengan pupuk kandang ditebarkan diatas media yang telah disiapkan setebal 7 cm.
  • tanah disiram samapai basah sempurna.
  • benih yang telah diseleksi ditebarkan secara merata, selanjutnya benih ditabur dengan tanah yang telah dicampur dengan pupuk kandang.
  • Selanjutnya disiram  secara merata
  • selanjutnya benih yang telah disiram 3 kali sehari selama 8 hari
  • tempat persemaian harus terkena sinar matahari.
3. Persiapan lahan
proses persiapan lahan
  • lahan harus dicincang sampai halus dan diratakan.
  • disekeliling petak dibuatkan jalur  penyimpanan air, dengan ukuran dalam 20 cm dan lebar 20 cm.
  • 1 hari sebelum penanaman lahan dikeringkan sampai macak-macak
4. Persiapan jalur tanam
proses persiapan jalur tanam
  • pembuatan caplak, sebagai alat untuk membuat jalur tanam dengan jarak 25 cm x 25 cm.
  • pembuatan jalur tanam dengan menggunakan caplak pada setiap petak tanah.


Gambar 2.
Caplak, alat yang dibuat sendiri oleh petani untuk persiapan jalur tanam.
5. penanaman
proses-proses penanaman
  • setelah benih berumur 8 hari, maka benih tersebut siap untuk ditanam di lahan sawah
  • proses pengambilan benih dilakukan secara hati-hati supaya benih tidak terganggu.
  • selanjutnya benih ditanam sesuai dengan jarak yang telah dibuat dengan caplak (25 x 25 cm).
  • selanjutnya benih padi ditanam 1 batang untuk setiap lubang dengan jarak (25 x 25 cm).
  • penanaman benih tidak harus dengan dibenamkan batang dan akarnya kedalam tanah, tetapi cukup ditempel diatas tanah.
  • selanjutnya padi diari sekali dalam seminggu dengan ketinggian 20 cm, selam 1 jam.
Demikianlah proses sekolah lapang sawah yang telah dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan analisa agro, pemupukan, pengendalian hama terpadu, pengontrolan air, sampai pada tahap panen.
Bersambung..........JOS (Jangan Omong Saja!!!!)



Sosialisasi Program SPARC-UNDP dan Pengkajian Potensi dan Masalah Desa

Sosialisasi Program SPARC-UNDP dan Pengkajian Potensi dan Masalah Desa

Sebagai Lembaga yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan program SPARC (Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities) kerjasama dengan UNDP, Pemerintah Daerah Kab. Sumba Timur (Bappeda, BLH, Dinas Pertanian) dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim khususnya menyangkut Ketahanan pangan, Ketersediaan Sumber Air dan Livelihood, maka Yayasan KOPPESDA bersama BAPPEDA,  BLH, Dinas Pertanian Kab Sumba Timur dan Koord. Kabupaten Program SPARC telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program dan Pengkajian Potensi dan Masalah Desa dalam menghadapi Perubahan Iklim dengan menggunakan metode PRA (Partisipatif Rural Appraisal) sekaligus survey dan pengukuran debit mata air di Desa Katikuwai, Tarimbang, Tamma dan Desa Praimadita.
Program SPARC dilaksanakan di 7 desa yang dianggap sebagai desa-desa yang rentan terhadap perubahan iklim. dari 7 desa tersebut 3 desa lainnya (Napu, Palanggay dan Rakawatu) telah masuk pada tahap pelaksanaan kegiatan, karena proses kajian dan penyusunan proposal telah dimulai dari tahun 2014.


Foto-foto Kegiatan Sosialisasi dan Kajian di Desa  Katikuwai, Tarimbang, Tamma dan Desa Praimadita.



Deskripsi Lembaga



Profil 
Yayasan KOPPESDA

Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (KOPPESDA) merupakan sebuah lembaga nirlaba yang independen, dibentuk dengan akte Notaris Pau Djara Liwe, SH No.1 pada tanggal 1 Juli 2000. Pada tahun 2013, KOPPESDA merevisi legalitas organisasi untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah republik indonesia N0. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan peraturan pemerintah No.63 tahun 2008. dengan akte Notaris Pau Djara Liwe, SH Tanggal 29 April 2013, No. 92. Pada tahun 2014 KOPPESDA terdaftar di kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0010972.50.80.2014 tanggal 19 Desember 2014.


Gagasan pendirian KOPPESDA diawali dengan membentuk sebuah Tim Peneliti pada akhir tahun 1996 yang mengemban tugas untuk memfasilitasi kegiatan penelitian aksi partisipatif di sejumlah kawasan prioritas. Kawasan-kawsan penting yang menjadi prioritas bagii ajang belajar bersama dan pengembangan program meliputi: Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti danTaman Nasional Manupeu Tanadaru di Sumba, Kawasan Konservasi Riung di Flores, Cagar Alam Gunung Mutis di Timor, Kawasan hutan Gunung Rinjani di Lombok, kawasan hutan Gunung Tambora dan Selalu Legini di Sumbawa. Dalam kurun waktu lebih dari empat tahun (1996-2000), Tim Peneliti, selanjutnya dikenal dengan Tim KOPPESDA, telah memfasilitasi kegiatan penelitian aksi partisipatif yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam di lima kawasan prioritas di Nusa Tenggara.  Kegiatan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan pelengkapan data dan informasi, melainkan juga dalam upaya pengelolaan sengketa, pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan, pengembangan metode, dan menstimulasi inisiatif lokal bagi penyelesaian masalah-masalah  pengelolaan sumberdaya alam.  

Visi :


Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mampu mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan demi peningkatan kualitas hidup yang setinggi- tinginya. 



Misi:
  1. Mendasarkan pada penelitian dan pengkajian sebagai basis utama dalam mendesain program dan pendekatan yang akan diimplementasikan pada level pemerintahan Kabupaten, Desa dan Masyarakat.
  2. Terwujudnya model pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan demokratis yang memberikan rasa aman, kepastian hak dan kewajiban melalui hubungan kemitraan.
  3. Mendukung usaha pemberdayaan masyarakat dan organisasi masyarakat untuk konservasi keanekaragaman hayati.
  4. Berkembangnya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang mengakomodasikan secara proporsional berbagai kepentingan.
  5. Membangun Koppesda sebagai lembaga profesional dan terpercaya yang mampu memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.
Struktur
 Yayasan KOPPESDA



Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Lembaga, maka Yayasan KOPPESDA bekerjasama berbagai piihak terkait, seperti masyarakat di Desa, sesama Lembaga Sawadaya Lokal (Yayasan Tananua Sumba, Yayasan Pahadang Manjoru, Lembaga Pelita, Stimulant Institut, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga Donor (UNICEF, UNDP, World Neighboors, Samdhana Institut, dan pihak Universitas seperti Charles Darwin University, Cornell University, Undana Kupang, dll.

Program Dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dikembangkan sampai dengan tahun 2015
  1. Pengembangan Pemantauan Ekosistem Taman Nasional secara Kolaboratif di Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti.
  2. Pengembangan Forum Tingkat Kawasan FK3LW (Forum Komunikasi Kawasan Konservasi Laiwanggi Wanggameti).
  3. Pengembaangan Metode Penataan Batas Kawasan Hutan Partisipatif di Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti (Tata Kelola Bersama Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti.)
  4. Pengembangan Centra Informasi terutama data dan informasi yang mendukung proses pengelolaan Konflik diTaman Nasional Laiwanggi Wanggameti.
  5. Pengembangan Ekowisata di desa Wanggameti
  6. Pengelolaan  dan Mengembangkan Learning Center (SIMPUL 16+)
  7. Pengembangan organisasi masyarakat sekitar Kawasan Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti  (KMPH dan Forum Anda Li Luku Pala/FALP), kerjasama dengan Yayasan Tananua Sumba dengan dukungan dana dari Ford Foundation
  8. Pengembangan Forum DAS Kambaniru Tingkat Kawasan dan Forum pengelola DAS Kambaniru Tingkat Kabupaten Sumba Timur
  9. Pengembangan Media belajar pengelolaan DAS secara terpadu di kawasan DAS Kambaniru
  10. Program Pengarustamaan gender ”pengembangan metodologi kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam ”
  11. Program Perencanaan dan penganggaran Partisipatif di Kawasan DAS Kambaniru kerjasama dengan Yayasan Cendana Mekar dengan dukungan pendanaan dari ACCESS
  12. Kajian Dampak perubahan iklim terhadap pertanian lahan kering dan identifikasi daerah rawan bencana
  13. Pemetaan daerah rawan bencana secara partisipatif
  14. Pengembangan Pertanian organic
  15. Program Penguatan Kapasitas local untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam di kawasan DAS Kambaniru kerjasama dengan World Neighboors
  16. Penguatan Kapasitas Lokal untuk Meningkatkan  Ketahanan Masyarakat Terhadap Dampak  Perubahan Iklim
  17. Penguatan Kapasitas Lembaga dan Staff.
  18. Program Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities (SPARC) kerjasama dengan UNDP, Pemerintah Daerah Kab. Sumba Timur (Bappeda, BLH, Dinas Pertanian). Tahun 2015-2016
  19. Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Kerjasama dengan UNICEF, tahun 2014-2015
  20. Program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) berkonsorsium dengan Lembaga Pelita dan Stimulant Institut