Saturday, 11 July 2015

Catatan Kecil Seorang "Pendamping Lapangan"


Oleh
Triawan Umbu Uli Mehakati


Salah satu tujuan Lembaga KOPPESDA adalah untuk mencapai cita-cita bersama, antara lain; mendorong terjadinya perubahan dan transformasi sosial, transformasi masyarakat yang lebih demokratis, lebih  adil dan kesetaraan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan hak dan informasi antara masyarakat kecil dan penguasa.
Proses perubahan sosial yang berlangsung dinamis dan kecenderungan perubahannya dimasa mendatang, mengharuskan KOPPESDA sebagai mitra petani atau masyarakat, untuk membantu masyarakat dalam mempersiapkan masyarakat dengan cara memperbahurui dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi/kelompok yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu, kemampuan individu (staf) dan lembaga juga perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas diharapkan mampu mendorong perubahan individu dan lembaga, agar lewat pendampingan dimasyarakat, KOPPESDA dapat bekerja lebih efektif mengembangkan kesadaran masyarakat untuk ; melakukan, memelihara dan mengembangkan perubahan sosial kearah yang lebih berkeadilan dan lebih demokratis, termasuk didalamnya, mengurangi kemiskinan dan menciptakan hubungan yang lebih adil diantara laki-laki dan perempuan, antara penguasa dan masyarakat kecil.
Pendamping Lapangan sebagai ujung tombak Lembaga dalam mengimplementasikan Program lewat kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat dan kelestarian sumber daya alam Desa wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup.  Salah satu hal yang mutlak diperlukan terkait pengetahuan dan kemampuan adalah peningkatan dan penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas dapat dilakukan lewat pelatihan-pelatihan oleh Lembaga, Pemerintah, dan mitra-mitra terkait. Salah satu prinsip penguatan kapasitas adalah meningkatkan kinerja serta efektifitas individu dan organisasi dalam mencapai tujuan dan mewujudkan nilai-nilai yang diyakini. Peningkatan kapasitas berorientasi pada aksi, tidak hanya berteori saja. dan kapasitas akan meningkat jika terjadi proses belajar (baca: mau belajar) dari diskusi dengan Teman-teman di KOPPESDA dan dari pengalaman-pengalaman saat melakukan pendampingan dimasyarakat.

Hubungan sosial masyarakat di Sumba Timur, antara laki-laki dan perempuan dan antara Penguasa Lokal, Maramba dan masyarakat kecil sejak dahulu sampai saat ini tidak lebih dari hubungan yang dibangun dan dilestarikan untuk tujuan menguntungkan pihak laki-laki dan penguasa lokal, sedangkan pihak lain (perempuan dan masyarakat kecil) seringkali dirugikan, yang menjadikan ketergantungan perempuan dan masyarakat kecil terhadap laki-laki dan penguasa lokal cukup besar.
Sebagai lembaga mitra petani dan masyarakat, KOPPESDA memiliki Staf Pedamping Lapangan/Fasilitator yang melakukan pendampingan dalam mengimplementasikan program-program pemberdayaan ditingkat Masyarakat Desa. Pendamping Lapangan yang bertugas di Desa wilayah binaan sering sekali berhadapan atau bersinggungan dengan penguasa-penguasa lokal yang merasa “kenyamanannya” diusik. Salah satu tantangan yang ditemui dalam mengimplementasikan kegiatan di Desa adalah sikap egois/feodal tokoh masyarakat, yaitu dominan saat pertemuan, tidak terlibat dalam aksi/kerja, tetapi menuntut untuk diistimewahkan. Salah satu alasan, kurang terlibatnya tokoh-tokoh masyarakat di Desa, karena tingkat keterlibatan mereka lebih bergantung pada; Berapa banyak keuntungan materi yang akan mereka peroleh? Siapa pengelola kegiatan ditingkat Desa? Apa manfaat langsung yang akan mereka terima?
‘Uang duduk’ dalam pertemuan dan ‘uang HOK’ dalam bekerja telah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi, agar dapat dengan mudah memobilisasi masyarakat. Informasi yang salah terkait mekanisme implementasi program juga merupakan tantangan bagi para Pendamping di Desa, masyarakat terbiasa/cenderung lebih tertarik dengan kegiatan berlatar belakang proyek, karena lebih instan (selesai kerja, dapat HOK). Kegiatan rutin sehari-hari dalam keluarga, misalnya menggembalakan ternak, menyediakan dan memberi pakan ternak, aktifitas di kebun adalah salah satu alasan klasik yang sering dilontarkan oleh masyarakat ketika ditanya terkait kurangnya partisipasi dalam pertemuan, maupun pada saat praktek kerja dilokasi kegiatan usaha.
Strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan dan hambatan di Desa antara lain, terus mendekati dan membangun kesadaran para Tokoh-tokoh masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam mendukung program demi kemajuan daerah mereka. Diskusi yang intens dengan masyarakat tentang manfaat jangka panjang program dan arti serta manfaat dari pemberdayaan (penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok). Terlibat langsung dan aktif dalam setiap proses kegiatan dengan tujuan menggugah dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan usaha terkait program. Memfasilitasi masyarakat kecil dan pemuda yang punya kesadaran dan keinginan untuk bekerja.

Pemberdayaan bukan hanya sekedar kemampuan memobilisasi masyarakat, tetapi lebih dari itu adalah “rangkaian proses” bersama masyarakat menuju kearah yang lebih baik.
Peran serta masyarakat, khususnya perempuan dan masyarakat kecil, secara individu dan kelompok benar-benar terlibat secara sadar dan terwakili secara merata dalam keseluruhan proses program dan pemanfaatan hasil kegiatan usaha yang dicapai. Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengedepankan tradisi kesetikawanan, kesetaraan, gotong royong serta menghomati dan berusaha mengembangkan kearifan lokal yang telah teruji menjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Memperkuat kemampuan dan kemandirian masyarakat dan kelompok untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan sendiri. Bantuan dari luar lebih sebagai pelengkap, pemberdayaan untuk kemandirian jangka panjang, kemandirian jangka panjang untuk keberlanjutan kegiatan demi kesejahteraan masyarakat.
Pendamping  Lapangan berada ditengah masyarakat bukan hanya untuk memastikan jalannya kegiatan dari suatu program, tetapi untuk menggali,  mengembangkan, berbagi serta belajar bersama terkait dengan pengetahuan, keterampilan atau sikap yang telah mereka miliki.
Pendamping Lapangan (yang pastinya) bukan ‘buruh’ masyarakat, tetapi Pendamping Lapangan adalah bagian dari masyarakat dampingannya.
.......................BUKAN pendekatan ‘Proyek Sesaat’...


Thursday, 9 July 2015

Tim KOPPESDA monitoring di Desa Rakawatu-Lewa

oleh
Marlan Umbu Hina
Staff KOPPESDA



Kamis, 08-07-2015. Tim dari Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (KOPPESDA), melakukan monitoring dan evaluasi di salah satu Desa dampingan Program SPARC untuk melihat pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh Kelompok Masyarakat Pro Kampung Iklim (KEMAS PROKLIM). Program ini diluncurkan untuk mendorong masyarakat dalam mengantisipasi perubahan iklim yang tidak menentu sehingga mengakibatkan petani mengalami gagal panen dan kehilangan mata pencahariaannya. Melihat situasi ini, maka UNDP sebagai lembaga donor yang konsen di pemberdayaan masyarakat miskin melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan KOPPESDA sebagai sebagai lembaga mitra pelaksana program untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Desa Rakawatu yang saat ini menjadi salah satu Desa Dampingan telah melakukan kegiatan :
v Sekolah Lapang Iklim
v Budidaya Sayur-sayuran
v Budidaya Ikan Air Tawar
Untuk membantu pelaksanaan kegiatan ini UNDP sebagai lembaga donor telah menggelontorkan dana kepada Kemas Proklim. Sehingga Kemas Proklim sebagai pelaksana kegiatan tingkat desa telah melakukan pencairan dana berdasarkan item kegiatan yang diusulkan anggota kelompok untuk menyediakan alat pertaniaan, seperti Traktor 2 buah, Motor pompa air 2 buah dan mesin pembuatan pakan ternak dan ikan. Pengusulan kegiatan ini berdasarkan potensi yang dimiliki desa tersebut dan sesuai kalender musim. Fokus dari Program SPARC ini ada 3 yaitu.
1.  Ketahanan Pangan
2.  Ketersediaan air
3.  Keanekaragaman mata pencaharian

Program ini dijalankan di Sumba Timur yang diawali oleh 7 Desa yang dianggap rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti, Kekeringan dan Gagal panen.

Tuesday, 7 July 2015

"Menyuarakan Suara Kaum Tak Bersuara" Kerjasama Konsorsium (Stimulant, Pelita dan KOPPESDA) dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)

Oleh 
Marlan Umbu Hina
(Staf Konsorsium program AIPJ)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumba Timur maka Lembaga-Lembaga yang tergabung dalam Konsorsium (STIMULANT Institut, Lembaga Pelita Sumba dan KOPPESDA) bekerjaama dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). mengembangkan program dengan Thema Utama "Menyuarakan Suara Kaum Tak Bersuara"  bertindak sebagai host/leader dari konsorsium adalah Stimulant Institute.
Program ini akan dilaksanakan di 50 (lima puluh) Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur, dengan komposisi 30 (tiga puluh) Desa/kelurahan sebagai Desa/kelurahan inti dan 20 (dua puluh) Desa/kelurahan sebagai Desa/kelurahan satelite, yaitu Desa/kelurahan yang diharapkan akan mendapatkan dampak (impact) dari Desa/kelurahan inti.
Program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam konsorsium dikembangkan dari pembelajaran masing-masing lembaga dalam memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam advokasi kebijakan dan pelayanan publik antara lain Comunity Resources Center (CRC) yang dikembangkan oleh Stimulant Institute ataupun Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) yang difasilitasi oleh Lembaga Pelita Sumba dan KOPPESDA. untuk tahap awal program ini akan berlangsung selama 7 (tujuh) bulan (Mei 2015-November 2015).
Dasar pemikiran utama dari program ini adalah bahwa belum terjadi sebuah perubahan masif dan berkelanjutan untuk terciptanya sebuah tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas disebabkan beberapa faktor. Pertama, belum kuatnya daya dorong warga karena pelembagaan gerakan warga CRC/KMPH masih terbatas jumlahnya. Kedua, belum melembaganya beberapa kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai akibat masih belum kuat dan berkesinambungannya dorongan warga. Ketiga, meskipun secara pengetahuan warga menjadi kritis setelah memahami hak-hak mereka setelah melewati sebuah proses pelatihan, namun kemampuan warga untuk menindaklanjuti pengaduan sampai pada upaya penuntutan belum sampai terjadi, sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik. Hal ini disebabkan kapasitas warga dibidang hukum yang masih rendah.
Program ini dilaunching pertama kali pada tanggal 8 Juni 2015, pada tahapan ini Lembaga yang tergabung dalam Konsorsium melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga dalam mendapatkan pelayanan publik, sehingga kedepannya warga lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3 (tiga) hasil (outcome) utama yang ingin dicapai melalui kegiatan ini:
  1.  Kapasitas warga negara mengalami peningkatan yang ditandai dengan dimilikinya kesadaran kritis untuk melakukan aksi kolektif guna memperjuangkan hak-hak mereka mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan berkeadilan sosial.
  2. Warga negara dapat mengorganisir diri dan mampu untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan desa. Serta secara aktif dan reguler melakukan advokasi atas hasil pengawasan mereka untuk disuarakan melalui institusi-instusi lokal dimana mereka berafiliasi dan juga melalui media-media komplain yang lain seperti pers, radio dan media-media kreatif lainnya.
  3. Warga negara beserta institusinya dimana mereka berafiliasi mampu melakukan interaksi yang dinamis dan setara dengan pemerintah (dari kelurahan/desa-kecamatan-kabupaten), penyelenggara pelayanan publik dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien dan berkualitas dan didasari oleh nilai-nilai partisipasi, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan sosial dan gender serta penegakkan hukum secara adil. Salah satu bukti adanya perubahan yang dimaksud tersedianya standar pelayanan pada unit-unit pelayanan publik.