Selamat Datang

2 December 2019

Sehari, Menelusuri Jejak Peradaban Masyarakat Adat, Kambata Wundut-Lewa


Dalam rangka mendorong pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan hak-hak Tradisionalnya, maka  keberadaan (eksistensi) wilayah adat, merupakan salah syarat penting bagi upaya pengakuan dan perlindungan tersebut. dalam rangka mengumpulkan data sosial dan data  tentang wilayah adat (data spatial), maka Tim Konsursium Tana Wai-Maringi (Yayasan Koppesda dan Perkumpulan Humba Ailulu) selama enam hari, dimulai dari tanggal 26 November hingga tanggal 1 Desember 2019, melakukan kajian untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial budaya dan informasi tentang wilayah adat MHA Kambata Wundut.
Foto: Penulis bersama "Ratu" (Imam) Kabihu Padda Uma Karambo
(Mbadi Wora Njara)
Kegiatan selama dua hari pertama dilakukan di kantor Desa Persiapan Pindu Wangga Wundut, dimana tim konsorsium bersama dengan perwakilan pemerintah Desa Kambata Wundut, perwakilan pemerintah Desa Pindu wangga Wundut, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat dari desa-desa tangga, bersama-sama terlibat dalam kegiatan diskusi terfokus (Focus Group Discusion/FGD), dalam rangka pengumpulan data tentang sejarah keberadaan  masyarakat adat Kambata Wundut, hubungan sosial kemasyarakatan setiap Kabihu, hukum adat, sejarah pengelolaan, pemanfaatan dan pembagian wilayah adat serta keberadaan dan pengelolaan wilayah adat saat ini. Kegiatan tersebut di hadiri juga oleh konsultan metodologi kajian sosial (Umbu Padjaru Lombu) dari UNKRISWINA Sumba dan konsultan pemetaan (Christian David), yang turut memfasilitasi kegiatan FGD. pada hari ketiga hingga hari ke-enam, tim Konsorsium membagi diri menjadi 2 (dua) tim. Tim pertama bertugas untuk memperdalam informasi data sosial dengan melakukan wawancara mendalam dengan para narasumber (Key Informan), sedangkan tim kedua bertugas untuk melakukan pengambilan titik koordinat wilayah adat (pemetaan partisipatif) MHA Kambata Wundut.
Foto: Persiapan Tim Pemetaan Partisipatif,
Sebelum Melakukan Pengambilan Titik Koordinat Batas Wilayah Adat di Kambata Wundut
Tim pemetaan terdiri dari 4 (empat) orang dari anggota konsorsium, 5 (lima) orang tim pemetaan Partisipatif yang telah di latih dan 10 (sepuluh) orang pemandu lokal yang terdiri dari tokoh masyarakat yang memahami batas-batas wilayah adat MHA Kambata Wundut. untuk mempermudah kegiatan pengambilan titik koordinat wilayah adat, tim pemetaan dibagi lagi menjadi 4 tim. Kegiatan pengambilan titik koordinat (batas) wilayah adat di awali dengan pembahasan batas-batas wilayah adat, titik-titik lahan komunal, bekas-bekas perkampungan serta lokasi-lokasi penting untuk melaksanakan upacara keagamanaan (Marapu). Kegiatan selanjutnya adalah persiapan teknis, yaitu penyiapan GPS, peralatan untuk mecatat data (pensil dan form), perbekalan, persiapan mantel, dll. Setelah semua persiapan untuk melaksanakan kegiatan dirasa sudah cukup, mulai-lah  masing-masing tim beranjak ke lokasi tujuan masing-masing.
Penulis sendiri tergabung di tim empat, dengan anggota 1 (satu) orang relawan yang telah dilatih dan 3 (tiga) orang pemandu lokal. Dengan  penuh semangat kami mulai mengayunkan langkah ke lokasi tujuan, yaitu sebuah hutan kecil yang di sebut "Hunda Rangga", yaitu batas wilayah adat yang berbatasan langsung dengan wilayah administratif kabupaten Sumba Tengah.  Setelah mengambil titik koordinat di Hunda Rangga selanjutnya kami  menuju ke sebuah tempat yang bernama “Rowak” di lokasi tersebut terdapat  sumber air yang  yang sangat jernih, tanpa membuang kesempatan kami semua lalu membasuh muka untuk sejenak merasakan kesejukan yang sangat alami.
Foto: Kuburan Umbu Nggiku
(salah satu leluhur Masyarakat Kambata Wundut)
di Laidatu di bawah Parenggu Ana Ndua
Dari Rowak, kami melanjutkan perjalanan dengan melawan terik matahari menuju ke lokasi berikutnya yang “Pare Tawawul” salah satu anggota tim (Mbani Woru Njara) yang dalam kehidupan sosial berkedudukan sebagai “Ratu” (Imam) dari Kabihu Padda Uma Karambo mengisahkan bahwa lokasi ini merupakan tempat persinggahan dan peristrahatan para leluhur MHA kambata Wundut saat berperang dengan pihak lain, dari lokasi tersebut  selanjutnya tim kami menuju sebuah tempat yang nama “Hara Karang  Mbadi Woru Njara mengisahkan bahwa lokasi tersebut di namakan demikian karena ketika para leluhur membakar binatang buruan (babi hutan), ternyata  daging tersebut tak senikmat yang mereka inginkan karena hangus. Setelah mengambil titik di lokasi tersebut, kami menuju ke sebuah bekas rumah kebun atau di sebut “Kotak Lai Mbuhangoleh masyarakat setempat, perjalanan selanjutnya kami dipandu untuk melakukan pengambilan titik koordinat “Palendu Padua  lalu ke La Pau”, kedua lokasi ini  dimanfaatkan oleh MHA Kambata Wundut sebagai lokasi pengembalaan ternak besar hingga sekarang.  
Tanpa kami sadari matahari mulai menghilang dan waktu telah menunjukkan pukul enam sore, lokasi terakhir yang kami tuju adalah adalah sebuah tempat yang mempunyai nilai sangat penting bagi semua MHA di kambata Wundut, yaitu sebuah lokasi yang disebut sebagai “Mata Wongu”. lokasi ini merupankan tempat upacara keagamaan penting bagi sebagian MHA Kambata Wundut yang menganut agama lokal (Marapu).
Mbani Woru Njara, mengisahkan bahwa upacara keagamaan (Marapu) yang dilaksanakan di tempat tersebut dimaksudkan  untuk memohon berkat kepada Sang Pencipta dalam segenap aspek kehidupan berupa hasil pertanian, peternakan, akal budi, kesehatan, serta keberlangsungan keturunan (laki-laki dan perempuan). lokasi ini sangat di-keramatkan oleh masyarakat Kambata Wundut, dimana tidak semua masyarakat diperbolehkan untuk mengikuti upacara keagamaan tersebut, hanya mereka yang menyelesaikan adat perkawinan, adat kematian yang boleh datang untuk mengikuti upacara keagamaan di lokasi tersebut. Mbadi Woru Njara mengatakan bahwa upacara untuk memohon berkat dilakukan dengan cara menggosok minyak kelapa di Andungu Wolu Kondai-Andungu Wolu Ndima, lalu dilanjutkan dengan pemberian sirih pinang  berturut-turut oleh Kabihu Padda Uma Karambo, lalu Kabihu Padda Uma Ma Aya terakhir oleh  Kabihu Padda Uma Ratu.
Foto: Bersama tim Pemetan di lokasi upacara ke-agamaan (Marapu) masyarakat adat Kambata Wundut di Mata Wongu
Tugas kami selama sehari kami telah kami selesaikan, tepat pukul sembilan malam, kami tiba kembali di rumah penginapan tim. walaupun tubuh merasakan kelelahan setelah sehari penuh berjalan menelusuri jejak peradaban Masyarakat Adat Kambata Wundut, namun rasa lelah itu terbayar lunas dengan berjalan-nya kegiatan pengambilan titik-titik koordinat, batas wilayah adat MHA Kambata Wundut.
Selama sehari menelusuri jejak peradaban masyarakat adat Kambata Wundut, Mbadi Woru Njara, selaku tokoh Masyarakat Adat di Kambata Wundut menyampaikan bahwa, karena perkembangan jaman, luas wilayah adat mereka tidak lagi seperti dahulu, banyak wilayah adat yang telah dibagikan kepada kabihu (klan) lain yang datang belakangan di Kambata Wundut, banyak juga tempat penting (lokasi perkampungan, lokasi upacara keagamaan, lokasi kebun) yang saat ini tidak lagi mereka bisa manfaatkan secara leluasa, karena masuk menjadi bagian dari Kawasan Taman Nasional MATALAWA. salah satu hambatan yang mereka rasakan adalah mereka tidak bisa bebas untuk memasuki olasi tempat upacara keagamaan di Mata Wongu, dimana setiap hendak melaksanakan upacara keagamaan, masyarakat harus mengajukan permohonan kepada pihak Balai Taman Nasional MATALAWA. dia berharap apa yang telah diwariskan oleh para leluhur-nya, dapat diakses dan dimanfaatkan lagi oleh MHA Kambata Wundut, sebuah harapan yang tentunya membutuhkan perjuangan yang panjang, tugas hari ini hanyalah sebagian kecil dari bagian perjuangan yang akan ditempuh...

Waingapu, 2 Desember 2019.

18 November 2019

Mengembalikan Kehormatan Masyarakat Adat Parengu Wundut



Oleh : Suryani Marapraing


Pada tanggal 10 November 2019 Konsorsium Tana Wai Maringi (Yayasan Koppesda  dan Perkumpulan Humba Ailulu) bersama-sama dengan masyarakat adat Parengu Wundut melakukan musyawarah terkait  hak-hak masyarakat adat Wundut yang selama ini terabaikan, pertemuan tersebut sebagai kegiatan lanjutan dari kegiatan sosialisasi tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) pada tanggal 04 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Camat Lewa, Pemerintah Desa, tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat Desa Persiapan Pindu Wangga Wundut, Kambata Wundut dan Desa-desa tetangga.
Dalam musyawarah yang di inisiasi oleh tokoh-tokoh Masyarakat Adat Wundut tersebut, setengah ber-nostalgia mengenang masa-masa lalu, mereka menjelaskan bahwa saat ini banyak hak-hak komunal mereka yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional MATALAWA, antara lain Kampung  Leluhur pertama di Ana Ndua, Tempat ritual hamayang di Utang Mata Wongu, Padang penggembalaan  di Katoda Ukur, lahan sawah di seputaran Ngeapa Takung, Lai Yadu, Lai Hapu, Lai Panduk dan lahan tanaman holtikultura di Mamohung, tidak lagi bisa dikelola dan dimanfaatkan secara penuh oleh  Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wundut.  lahan-lahan tersebut, dulunya merupakan lambang kehormatan mereka, tempat/ruang dimana mereka mengusahakan kehidupan, namun sekarang ruang hidup mereka menjadi terbatas karena kebijakan yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan hak-hak yang sebetulnya mereka warisi secara turun-temurun. 
foto : Musyawarah bersama masyarakat adat parengu wundut

Musyawarah  yang di ikuti oleh 12 (dua belas) perwakilan kabihu dari  17 (tujuh belas) Kabihu yang  di Parengu Wundut menyatakan Kesiapannya untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Konsorsium Tana Wai Maringi yang didukung oleh  Dedicated Grant Mechanism  (DGM) Indonesia melalui Samdhana Institute memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Parengu Wundut. Kegiatan ini membuka kembali harapan masyarakat adat Parengu Wundut untuk kembali mengakses lahan-lahan komunal yang merupakan warisan berharga dari leluhur mereka. Harapan besar tersebut, tentunya bukan isapan jempol belaka, harapan tersebut berkembang karena dewasa ini Pemerintah lebih responsif terhadap berbagai kepentingan masyarakat, termasuk diantaranya adalah kepentingan masyarakat adat, hal ini dapat kita ketahui dari  berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang kembali membuka ruang terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.   
Dasar Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat 2:"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

pengakuan tersebut dapat kita temui pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lai:
3. Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Mentri/ Kepala BPN Nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak dan yang terbaru ada Permen LHK No. 21/2019 tentang Hutan Hak dan Hutan Adat, dan aturan-aturan lainnya.

Adanya peluang dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentunya tidak serta akan mengembalikan hak-hak tradsional masyarakat hukum adat. peluang tersebut butuh dukungan dan komitmen kuat dari berbagai stakeholder terkait, baik dari Pemerintah Daerah Kab. Sumba Timur, DPRD, Akademisi, NGO, tokoh masyarakat adat untuk mengembalikan kehormatan Masyarakat Adat di Sumba Timur, termasuk Masyarakat Hukum Adat Wundut. 
Salah satu harapan yang ingin di capai oleh konsorsium Tana Wai MAringi adalah untuk mendorong lahirnya kebijakan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait di Kab. Sumba Timur tentang pengakuan dan perlindungan MHA dan hak-hak tradisionalnya, termasuk Hak-hak Masyarakat Hukum  Adat di Parengu Wundut. semoga harapan tersebut dapat disambut dengan baik oleh berbagai pihak untuk mengembalikan kehormatan Masyarakat Hukum Adat di kab. Sumba Timur, seperti harapan bapak Lungi Randa seorang Wunang dan juga tokoh masyarakat adat di Parengu Wundut.
Foto : Bapak Lungi Randa

Kami sebagai masyarakat adat parengu wundut, siap terlibat dalam kegiatan ini karna kegiatan seperti inilah yang kami tunggu-tunggu dari dulu, lahan-lahan adat leluhur kami telah masuk dalam kawasan taman nasional dan juga ada beberapa tempat hamayang kami sebagai marapu dalam kawasan tersebut yang tidak lagi bisa kami akses” .