Tentang Kami



Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (KOPPESDA) merupakan sebuah lembaga nirlaba yang independen, dibentuk dengan akte Notaris Pau Djara Liwe, SH No.1 pada tanggal 1 Juli 2000. Pada tahun 2013, KOPPESDA merevisi legalitas organisasi untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah republik indonesia N0. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan peraturan pemerintah No.63 tahun 2008. dengan akte Notaris Pau Djara Liwe, SH Tanggal 29 April 2013, No. 92. Pada tahun 2014 KOPPESDA terdaftar di kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0010972.50.80.2014 tanggal 19 Desember 2014.

Gagasan pendirian KOPPESDA diawali dengan membentuk sebuah Tim Peneliti pada akhir tahun 1996 yang mengemban tugas untuk memfasilitasi kegiatan penelitian aksi partisipatif di sejumlah kawasan prioritas. Kawasan-kawsan penting yang menjadi prioritas bagii ajang belajar bersama dan pengembangan program meliputi: Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti danTaman Nasional Manupeu Tanadaru di Sumba, Kawasan Konservasi Riung di Flores, Cagar Alam Gunung Mutis di Timor, Kawasan hutan Gunung Rinjani di Lombok, kawasan hutan Gunung Tambora dan Selalu Legini di Sumbawa. Dalam kurun waktu lebih dari empat tahun (1996-2000), Tim Peneliti, selanjutnya dikenal dengan Tim KOPPESDA, telah memfasilitasi kegiatan penelitian aksi partisipatif yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam di lima kawasan prioritas di Nusa Tenggara.  Kegiatan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan pelengkapan data dan informasi, melainkan juga dalam upaya pengelolaan sengketa, pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan, pengembangan metode, dan menstimulasi inisiatif lokal bagi penyelesaian masalah-masalah  pengelolaan sumberdaya alam.  

Visi :
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mampu mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan demi peningkatan kualitas hidup yang setinggi- tinginya. 

Misi:
  1. Mendasarkan pada penelitian dan pengkajian sebagai basis utama dalam mendesain program dan pendekatan yang akan diimplementasikan pada level pemerintahan Kabupaten, Desa dan Masyarakat.
  2. Terwujudnya model pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan demokratis yang memberikan rasa aman, kepastian hak dan kewajiban melalui hubungan kemitraan.
  3. Mendukung usaha pemberdayaan masyarakat dan organisasi masyarakat untuk konservasi keanekaragaman hayati.
  4. Berkembangnya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang mengakomodasikan secara proporsional berbagai kepentingan.
  5. Membangun Koppesda sebagai lembaga profesional dan terpercaya yang mampu memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.
Post a Comment